TARGET PENERIMAAN TIAP TRIWULAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021
diubah
Daftar Peraturan Bupati
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2021
diubah
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN SERTA PENYALURAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2021
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN SERTA PENYALURAN ALOKASI DANA DESA KEPADA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2021
diubah
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2019 TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
mengubah
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
diubah
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA DANA OPERASIONAL KETUA DAN WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
mengubah
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021
diubah
PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
ANALISIS STANDAR BENLANJA
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
STANDAR HARGA SATUAN BARANG DAN JASA TAHUN ANGGARAN 2021
diubah
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG TARGET PENERIMAAN TIAP TRIWULAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020
PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 55 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020
PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021
TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAN PENELITIAN TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DAERAH OLEH PEMERINTAH DAERAH